Profesor Sri Yunanto, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMK), menyoroti persoalan yang menggelayuti kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menilai bahwa tantangan terbesar BGN terletak pada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki tata kelola program Masyarakat Berbasis Gizi (MBG). Menurutnya, tanpa perbaikan struktural, upaya peningkatan gizi nasional akan terhambat oleh ketidakefisienan dan kurangnya akuntabilitas.
Dalam paparan yang disampaikan pada seminar kebijakan gizi, Prof. Sri Yunanto menekankan bahwa BGN harus mengadopsi mekanisme transparansi yang lebih kuat, termasuk pelaporan keuangan yang terbuka dan evaluasi kinerja berbasis data. Ia mengingatkan bahwa MBG, sebagai inisiatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, memerlukan koordinasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, serta lembaga swadaya masyarakat. Tanpa sinergi ini, program akan tetap terfragmentasi dan tidak mampu menjangkau kelompok rentan secara efektif.
Profesor tersebut juga mengkritisi kurangnya standar operasional prosedur (SOP) yang konsisten dalam pelaksanaan MBG. Ia mengusulkan pembentukan tim audit independen yang dapat memantau pelaksanaan program secara periodik, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berbasis bukti. Menurutnya, langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kredibilitas BGN, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan gizi nasional.
Selain aspek administratif, Prof. Sri Yunanto menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam MBG. Ia mengajak BGN untuk mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi petugas lapangan, sehingga mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan gizi secara tepat dan menerapkan intervensi yang sesuai. Dengan demikian, hasil program diharapkan dapat terukur dan berkelanjutan, mengurangi angka stunting serta malnutrisi di wilayah prioritas.
Akhirnya, profesor menutup dengan ajakan kepada seluruh pihak terkait untuk berkomitmen pada reformasi tata kelola BGN. Ia percaya bahwa perubahan struktural yang menyeluruh akan membuka peluang bagi MBG menjadi model unggulan dalam penanggulangan gizi buruk di Indonesia. Jika BGN mampu mengimplementasikan rekomendasi tersebut, harapan akan tercapainya gizi seimbang bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi lebih realistis.
Leave a Reply