Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperparah oleh fenomena iklim El Nino kembali menjadi sorotan serius di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mengancam ekosistem lingkungan, tetapi juga berpotensi melumpuhkan roda perekonomian nasional jika tidak ditangani sejak dini. Para ahli menegaskan bahwa langkah mitigasi awal menjadi kunci utama untuk mencegah krisis ekonomi yang lebih mendalam akibat bencana tahunan tersebut.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyoroti besarnya perbedaan alokasi anggaran pencegahan dengan potensi kerugian yang menanti. Menurut kalkulasi ekonomi, biaya yang dikeluarkan pemerintah dan pengusaha untuk tindakan preventif jauh lebih terjangkau dibandingkan total dampak finansial yang timbul akibat karhutla. Kerugian tersebut mencakup kerusakan infrastruktur, hilangnya komoditas bernilai tinggi, hingga penurunan produktivitas masyarakat.
Kehadiran El Nino memicu kondisi cuaca yang jauh lebih kering dari biasanya, yang secara drastis meningkatkan risiko kebakaran di lahan gambut dan kawasan hutan. Dampak buruknya menyebar cepat ke berbagai sektor krusial, seperti gangguan penerbangan domestik maupun internasional, penurunan kualitas udara yang memicu lonjakan kasus penyakit saluran pernapasan, hingga kerugian pada sektor UMKM lokal. Nilai dampak negatif di sektor kesehatan dan transportasi saja kerap mencapai triliunan rupiah.
Dampak karhutla juga meluas hingga ke sektor ekspor dan investasi hijau. Kerusakan lahan produktif secara langsung mengganggu rantai pasok industri perkebunan dan kehutanan, yang pada akhirnya menurunkan penerimaan negara. Di tengah tren global yang berfokus pada keberlanjutan dan perdagangan karbon, tingginya insiden kebakaran hutan berisiko merusak citra investasi Indonesia di mata investor internasional yang kian memprioritaskan kriteria ramah lingkungan.
Oleh karena itu, penguatan alokasi dana pencegahan, optimalisasi teknologi pemantauan dini, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran lahan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Investasi pada sistem mitigasi dan kesiapsiagaan daerah berisiko tinggi harus dipandang sebagai langkah proteksi aset negara, bukan sekadar pengeluaran rutin, demi menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ancaman perubahan iklim.
Leave a Reply