Pemerintah resmi mengaktifkan ketentuan khusus Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) mulai 1 September 2026, memberikan kemudahan akses bagi pelaku ekspor yang memenuhi kriteria tertentu. Relaksasi ini mencakup perusahaan pertambangan, perkebunan, dan perikanan yang menghasilkan devisa signifikan, serta usaha kecil menengah (UKM) yang terdaftar dalam program prioritas nasional.
Kriteria utama meliputi pencapaian target ekspor tahunan minimal US$ 10 juta, kepatuhan pada standar lingkungan, serta kepemilikan sertifikat halal atau sertifikasi internasional yang relevan. Perusahaan yang lolos akan menikmati prosedur perizinan yang dipercepat, tarif bea masuk yang lebih rendah, dan fasilitas pembiayaan khusus dari bank pembangunan.
Bagi UKM, pemerintah menyediakan skema subsidi bunga hingga 2 % dan pelatihan teknis untuk meningkatkan nilai tambah produk. Program ini juga menargetkan peningkatan partisipasi daerah tertinggal, dengan alokasi dana khusus bagi provinsi yang belum mencapai ambang ekspor minimum.
Implementasi DHE SDA 2026 dipantau oleh Kementerian Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang akan mengeluarkan laporan triwulanan tentang dampak ekonomi, penerimaan devisa, serta kepatuhan lingkungan. Penilaian berkala akan menentukan kelanjutan atau penyesuaian kebijakan, memastikan manfaat maksimal bagi sektor ekspor nasional.
Leave a Reply